Kamparku.com – Sebanyak 71 ribu paket Sembako dialokasikan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk 71 Ribu Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 21 Kecamatan se-kabupaten Kampar. Data itu disampaikan Wakil Bupati Dr. Hj. Misharti saat menyerahkan paket-paket bantuan tersebut di Kantor Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara, Senin (20/4/2026).
Pada kesempatan tersebut, Wabup Misharti menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng yang diterima Pemkab Kampar dari
“Sebanyak 71 Ribu KPM itu tersebar di 21 Kecamatan se-kabupaten Kampar, dan untuk Kecamatan Kampar Utara ada lebih kurang 2400-an, sedangkan untuk di Desa Sawah sendiri sebanyak 401 KPM,” papar Wabup saat menyerahkan bantuan.
Bantuan tersebut, lanjut Misharti sebagai stimulus dari pemerintah agar warga semakin sejahtera, ia juga mewanti-wanti untuk tidak menjadikan bantuan yang diterima sebagai alasan untuk tidak bekerja.
“Jangan pula karena bantuan ini didapat, awak ndak Pulo bakojo, lomba tio awak le,” ingat Wabup.
Dalam kesempatan itu, Misharti menegaskan bahwa program bantuan pangan ini bukan sekadar bantuan sosial rutin, melainkan bagian dari strategi nasional untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah dinamika ekonomi.
“Program ini adalah bukti kehadiran negara dalam memastikan masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan dasar. Tidak hanya meringankan beban, tetapi juga menjaga stabilitas pangan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung keberhasilan program tersebut.
“Ketahanan pangan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi perlu diperkuat dengan solidaritas dan kebersamaan di tingkat desa,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kampar, Yuli Usman, menjelaskan bahwa bantuan dari Bapanas ini merupakan stimulus ekonomi bagi keluarga prasejahtera.
Paket bantuan berupa beras dan minyak goreng disalurkan untuk membantu menjaga daya beli sekaligus menekan laju inflasi daerah.
Penyaluran dilakukan secara bertahap sepanjang tahun, dengan sistem verifikasi berbasis data kependudukan agar tepat sasaran.
